JAKARTA PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo, subholding dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), menawarkan skema pembelian kredit karbon dengan harga mulai Rp150.000 per ton. Melalui inisiatif ini, masyarakat umum dapat ikut berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.

Kredit karbon merupakan sertifikat yang mewakili pengurangan emisi gas rumah kaca. Satu kredit setara dengan satu ton karbon dioksida (CO₂) yang berhasil dicegah masuk ke atmosfer. Dana dari pembelian kredit karbon digunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, misalnya pemanfaatan limbah cair kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME) menjadi biogas.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa, menjelaskan program ini dirancang agar partisipasi tidak hanya datang dari korporasi, tetapi juga individu.  “Kami ingin menghadirkan cara yang mudah dan terjangkau bagi semua kalangan untuk terlibat dalam aksi nyata mengurangi emisi karbon,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta Senin (01/09/2025).

Baca Lainnya :

• Holding Perkebunan Nusantara Dorong Semangat Kebangsaan Melalui Peringatan HUT RI ke-80 PT RPN0
• Holding Perkebunan Nusantara Hadirkan Program Pangan Murah di Pontianak Lewat Penjualan Beras SPHP0
• Holding Perkebunan Nusantara Perkuat UMKM, Keripik Tempe Robani Semarang Berkembang Lewat Dukungan P0
• Anak Usaha Holding Perkebunan Nusantara, PT NDP Pastikan Penuhi Kewajiban Penyerahan Lahan0
• Holding Perkebunan Nusantara Melalui Dirut PalmCo Tekankan Kolaborasi sebagai Kunci Wujudkan Ketahan0

Sebagaimana diketahui, berbagai aktivitas dapat menghasilkan karbon. Semisal berkendara, penggunaan AC, mesin cuci, hingga pemakaian telepon selular. Operasional tambang, pabrik, pelabuhan, bandara hingga kereta juga menghasilkan karbon tersendiri.  Karbon tersebut dalam jumlah yang sangat besar, menjadi sumber emisi gas rumah kaca dan menimbulkan banyak efek negatif bagi bumi. Utamanya terkait perubahan iklim ekstrem akibat peningkatan suhu.

Untuk itu, pemerintah melalui IDX Carbon telah memfasilitasi perdagangan unit karbon. Salah satunya dalam bentuk kredit karbon. Hal ini dilakukan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. “Melalui Pabrik Kelapa Sawit Lubuk Dalam, Riau, yang mengolah limbah cair sawit menjadi biogas untuk co-firing, perusahaan telah memiliki sertifikat Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca yang dapat didaftarkan di IDX Carbon,” urai Jatmiko.

Menurut Jatmiko, inisiatif ini sejalan dengan target pemerintah mencapai net zero emission pada 2060. “Skema ini akan mengurangi emisi sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru melalui perdagangan karbon,” katanya.

Transaksi kredit karbon PalmCo telah terverifikasi dan tercatat di Sistem Registri Nasional (SRN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penjualan dilakukan melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) sehingga proses diklaim transparan dan akuntabel. Setiap pembelian otomatis di-retire di sistem SRN guna menghindari perhitungan ganda.

PTPN IV PalmCo sendiri menjadi perusahaan perkebunan pertama yang telah memiliki sertifikat SPE GRK serta terdaftar di IDX Carbon. Untuk meningkatkan akses serta kemudahan bertransaksi, PalmCo menggandeng anak usaha mereka, PT KPBN untuk membangun platform “PTPN Carbon Hub”. Aplikasi berbasis web ini membuka kesempatan bagi siapa saja untuk membeli karbon sekaligus berkontribusi pada lingkungan.

“Banyak di antara kita yang peduli dengan jejak karbonnya. PalmCo membuka kesempatan seluas-luasnya, untuk sama-sama menjaga lingkungan melalui penekanan emisi GRK,” tukas Jatmiko.

Masyarakat bisa membeli sesuai kemampuan, mulai dari 1 ton hingga ratusan ton. Seorang pembeli, Rizalmi Fitrah, mengatakan tertarik karena harganya terjangkau. “Awalnya saya pikir hal seperti ini hanya bisa dilakukan perusahaan besar. Ternyata individu pun bisa ikut berkontribusi. Rasanya menyenangkan bisa ambil bagian dalam program yang berdampak positif,” ujarnya.

PalmCo berharap langkah ini mendorong keterlibatan lebih banyak pihak dalam mitigasi perubahan iklim. Selain memberi nilai tambah pada pengelolaan limbah, skema ini juga diharapkan mendukung pengembangan ekonomi sirkular di sektor perkebunan sawit.